Radityo Bimo Kartiko Aji
Lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Pekerja Sosial Profesional Tersertifikasi. Mengambil minat kajian di beberapa bidang pekerjaan sosial, antara lain: Kemiskinan, Kesehatan, Disabilitas, Industri, NAPZA, Lanjut Usia dan Koreksional.

Dilema antara Profesi Guru dan Perlindungan Anak

Post ini pernah diunggah di akun medium saya pada 2 Juli 2016.

Beberapa bulan terakhir kita di media kita dikejutkan dengan beberapa pemberitaan tentang guru-guru yang harus masuk penjara karena adanya laporan dari orang tua siswa.

  • Kasus pertama adalah kasus Ibu Nurmayai Salam. Seorang guru di SMP Negeri 1 Kabupaten Bantaeng yang dilaporkan dengan tuduhan penganiayaan terhadap siswa dengan “Pencubitan”.
  • Kasus kedua adalah kasus Bapak Samhadi. Seorang guru di SMP Raden Rachmat Balongbendo, Sidoarjo. Beliau juga dituduh menaganiaya siswanya dengan “Pencubitan”.

Hal ini tentunya menimbulkan berbagai respon dari semua elemen masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang tidak mendukung. Sebelum kita menentukan apakah mau pro atau kontra, kita lihat terlebih dahulu pertaurannya. Sekarang kita lihat prinsip, hak, dan kewajiban dari guru yang sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005.

  • Dalam prinsip profesionalitas yang tercantum dalam Bab III, Pasal 7, Ayat Ke-1, Poin h, yang berbunyi “Guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasannya.
  • Dalam Pasal 14 yang mengatur tentang hak guru tertera, “ (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : (c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. (f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
  • Pada Pasal 20, Poin d. Guru wajib “menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Jadi bisa disimpulkan guru berhak memberikan sanksi asal sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu mari kita lihat dari perspektif perlindungan anak yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

  • Pasal 9 Ayat 1a menuliskan, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”
  • Pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi “(1) Anak di dalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”
  • Pasal 76 C, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Kekerasan sendiri menurut Pasal 1 Ayat 15a memiliki arti “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakhir timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa ada peraturan yang membawahi kasus-kasus tersebut. Yang menjadi dilema adalah sejauh manakah seorang guru boleh memberi sanksi yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan? Karena hal ini masih belum tertuang di dalam Undang-Undang kita. Juga perlindungan apa yang seharusnya diterima guru dalam kasus seperti ini?

Sesuai dengan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005. “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Jadi sebenarnya guru pun berhak memiliki perlindungan ketika menghadapi perlakuan tidak adil seperti kasus-kasus diatas. Semoga nantinya kita bisa menjadi calon-calon legislatif yang terbuka akan isu seperti ini sehingga dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban bisa menciptakan undang-undang yang tidak merugikan masyarakat yang tidak bersalah.

Kita tidak bisa menyamakan atau membandingkan jaman ini dengan jaman waktu kita masih sekolah pada tahun 90-an, ataupun 2000-an. Karena dengan berkembangnya teknologi maka juga membuat arus informasi menyebar dengan cepat dan masyarakat semakin melek hukum. Jangan sampai generasi muda Indonesia tumbuh menjadi generasi yang tidak paham peraturan dikarenakan guru-guru yang takut dalam memberikan sanksi apabila siswa dan siswinya memang salah. Semoga jargon guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tidak berubah menjadi guru pahlawan tanpa perlindungan yang jelas.

Share

1 Response

  1. 26 November 2018

    […] Saya juga pernah menulis tentang Pendidikan dan guru. Kaitannya dengan perlindungan anak. […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *